Padabagian akhir, akan dilihat bagaimana status hubungan eksekutif-legislatif dalam proses reformasi konstitusi di Indonesia saat ini, dan apa yang perlu dilakukan demi terbangunnya hubungan eksekutif-­legislatif yang mendukung terselenggaranya pemerintahan demokratik di negeri ini. Mencegah dominasi kekuasaan satu cabang pemerintahan tatakelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dahulu merupakan retorika ideal, telah menjadi salah satu asas penting dalam hukum positif penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintah cenderung otoriter karena menutup jslsn terlaksananya konsensus dan musyawarah • Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan • Negara cenderung salah urus dalam mengelolah sumber daya alam dan sumber daya manusianya Pengaruh kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki segelintir orang akan membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal atau kepentingan yang diinginkan. - Konflik sosial budaya. Terjadinya konflik sosial budaya juga bisa menjadi penyebab pemerintah tidak transparan. Konflik ini dapat terjadi karena keberagaman suku, budaya, dan .

akibat pemerintahan yang tidak transparan maka kekuasaan akan cenderung